jelaskan tugas dan wewenang seorang kepala daerah. Sumbernya? 2 September 2016 pukul. jelaskan tugas dan wewenang seorang kepala daerah

Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. 1 Pengertian Dan Persyaratan Menjadi Wali Kota; 2 Berdasarkan UU No. Uraian kedudukan, tugas, dan fungsi kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut: (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Baca halaman bantuan ini sebelum mulai merapikan. go. 2) Mengajukan rancangan perda. Dikutip dari laman dpr. Tugas penyelenggaraan pemerintahan adalah menyelenggarakan tugas danPerangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah sendiri. 04 Oktober 2021 Nana. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian. Marbun dkk, sebagai salah satu realisasi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) serta Pasal 1 UUD 1945. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dirinci di. (3 4) kedudukan, kewenangan dan. Dalam artikel kali ini akan dibahas mengenai tugas pembantuan sebagai salah satu cara atau jenis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang telat diatur dalam undang-undang. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. Adapun 4 hal utama yang dibatasi Pj Kepala daerah adalah yang pertama dilarang melakukan mutasi. Namun, banyak manajer tidak bisa bekerja dan banyak mengeluh, karena tidak mempunyai wewenang. Dalam pemerintahan presidensial, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang kedudukannya terpisah dari parlemen. Bentuk bukti atau pengabdian seorang. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengaturan pada kekuasaan Presiden. Tugas jaksa termasuk dalam hal ini jaksa pengacara negara setidak-tidaknya terdapat 5 yaitu bantuan, pertimbangan, pelayanan, penegakan, dan tindakan hukum. NO. Tugas dan fungsi DPR berdasarkan tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, sudah disampaikan. Sehingga informasi yang diberikan bisa tersampaikan dengan baik. Presiden juga melakukan perjanjian Internasional, melakukan pengangkatan duta negara, dan menerima duta negara lain atas persetujuan. ¾ Merencanakan, mengusulkan anggaran belanja ¾ Merumuskan sasaran dan. Dengan komunikasi yang. memegang teguh pancasila dan UUD 1945. Selain tugas-tugas umum ini, kita juga akan membahas mengenai tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa. 3. Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Pasal 20 ayat 1 menegaskan Sembilan asas penyelenggara. Tugas dan wewenang DPD. Tugas dan wewenang kepala Pemerintahan yang dibahas adalah Kepela Pemerintah Daerah. Yeni. Wewenang bersangkut paut dengan kekuasaan yang dijalankan pimpinan untuk bisa memengaruhi karyawan dalam. Berhalangan tetap tersebut berarti. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabatnya di daerah. "Jumat (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana. Selain ketiga fungsi di atas, di bawah ini. →. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, yang karena jabatannya juga disebut wakil pemerintah. co. Berdasarkan pernyataan di atas, Badan Eksekutif dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh. Jawaban terverifikasi. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni: Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Antara penjabat dan pelaksana tugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan tugas dan tanggung jawab pejabat kepala daerah. Selanjutnya, berikut ini wewenang DPR RI dalam Pasal 72 UU No. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang di mana presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Tugas dan wewenang seorang presiden antara lain adalah Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif. Saat itu Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: Meninggal dunia; Permintaan sendiri; atau; Diberhentikan. diatur secara rinci dalam UU atau PP, 1) Pola ini memiliki kelebihan karena memberikan kepastian hukum mengenai apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban wakil Kepala Daerah ,Sebagian orang mengatakan bahwa memiliki kekuasaan jauh lebih penting dari sekadar memiliki wewenang. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65. Memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait RUU APBN. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus dan berbentuk badan, kantor,. marketing@jojonomic. Presiden tak hanya memiliki kewenangan di bidang eksekutif, namun juga legislatif. Perlu diketahui ada 3 lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai wakil rakyat, misi DPD secara harfiah adalah mendengarkan dan mencapai kepentingan bersama suatu daerah. com- Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga. Tugas dan Wewenang Presiden . Berikut ini adalah tugas dan wewenang DPRD Tingkat 2: Membuat peraturan daerah kabupaten atau kota bersama kepala daerah yang bersangkutan, yaitu bupati atau wali kota. KOMPAS. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan. Membahas dan memberi persetujuan untuk rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah pelaksana tugas kewilayahan, 2 (dua) makna utama dari posisi ini adalah sebagai pembina kewilayahan dan penyelenggara pelayanan masyarakat. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara Indonesia. Peran Strategis Pejabat Perbendaharaan dalam Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja. (3) Laporan keuangan sebagaimana. Merumuskan peraturan pemerintah untuk menegakkan hukum dengan baik (Pasal 5 ayat 2). 2 Wewenang PPK dalam Proses Pengadaan. Sebelum seluruh sahamnya dibeli oleh Pemerintah Indonesia, bank ini awalnya bernama De Javasche Bank N. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari lembaga-lembaga otonom di pusat kepada lembaga otonom di daerah. Pemerintahan Daerah; 3. FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 2 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. Kepala negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. 3) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan. 1. Tugasnya adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan menyusun Undang-Undang Dasar. KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014. Suatu organisasi dimana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif. Tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga legislatif ini semuanya diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi dasar negara Indonesia. Sebagai seorang pelajar, keikutsertaan kita dalam upaya bela. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Dalam. Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat. Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945, anggota DPD ini berwenang: Penyampaian RUU kepada DPR tentang otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keuangan daerah pusat. Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Menilai Kinerja Penyedia. Halaman ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikisumber. Contohnya: Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas tugas BPK. 4. Di mana kedudukan presiden sangat kuat. Kata “gubernur” bisa berasal dari bahasa Portugis “governador”, bahasa Spanyol “gobernador”, atau bahasa Belanda “gouverneur”. Untuk mengetahui tugas Kepala Daerah. tirto. 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 3. I. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMERINTAHAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA TESIS OLEH : NAMA. Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan. Jelaskan tugas dan wewenang seorang kepala daerah ! Jawaban: Tugas dan wewenang seorang kepala daerah yaitu: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) diat-as, maka keberadaan PP No 19 Tahun 2010 dimaksudkan dalam kaitannya dengan tugas sebagai koordinator dan Auditor bukan Eksekutor. Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh UU. Sumber KOMPAS. Tugas Seorang Pemimpin Sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki tugas yang harus dilaksanakan dalam kepemimpinannya, menurut (M. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan teknis pemeriksaan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum. Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum, dan. Unsur lain adalah Perangkat Desa. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Memang, ada dua undang-undang (UU) yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU. Pengertian Supervisor Menurut Para Ahli. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 2. 6. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah,. Baca juga: Perbedaan Desa dan Kelurahan. 2 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing . disampaikan oleh Kepala Daerah dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dikutip dari Lembaga-Lembaga Negara (2015. (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga. 3 Tingkatan Manajemen – Dalam ilmu manajemen terdapat 3 (tiga) tingkatan manajemen yang satu sama lain memiliki fungsi berbeda dan punya tujuan yang sama. Tugas dan wewenang dari Kejati adalah penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. Kewajiban anggota RT dan RW. 7. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintahan. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan. Tugas utama seorang presiden adalah mengatur suatu negara supaya dapat menjadi negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya. 1. 5 Tahun. DPRD Tingkat I: Fungsi, Hak, Fraksi, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. Dasar hukum Presiden termaktub dalam Undang Undang Dasar. Sumber KOMPAS. Seperti namanya, istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. Bagian Ketiga Hak-hak DPRD Pasal 12 : Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban, serta larangan. wakil kepala daerah; dan 7. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. inisiatif dan rasa tanggungjawab dapat diperbesar. id Jelaskan Tugas Dan Wewenang Seorang Kepala DaerahSalam Sobat Penurut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas dan wewenang seorang kepala daerah. Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Plt itu sama. Delegasi wewenang adalah anak dengan pendelegasian tugas, dan ketika keduanya telah ada juga harus disertai dengan kehadiran, akuntabilitas. ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Fungsi Kepemimpinan. Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. e. Petugas menyemprotkan disinfektan di Gedung Rapat Paripurna DPR dan MPR, Jakarta Pusat, MInggu (9/8/2020). Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta. "Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah itu sama dengan definitif, namun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ada pembatasan sebagaimana tertuang dalam PP 49 2008," kata dia dalam webinar, Senin (14/3/2022). Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. Selain itu, anggota Pramuka juga harus mengikuti anjuran pemerintah dan Dinas Kesehatan daerah untuk membatasi pergerakan dan menghindari kegiatan yang menyebabkan terpaparnya virus. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. Sedangkan perbedaan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. 1. Ilustrasi pilkada (antaranews) Undang-Undang tidak menjelaskan secara khusus mengenai apa itu penjabat gubernur ataupun penjabat kepala daerah. c. Ilmu manajemen menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipahami oleh siapa saja, karena bisa diterapkan dalam keseharian dan juga di tempat kerja maupun untuk mengelola organisasi yang. Wewenang Kepala Daerah. Kepala daerah merupakan pejabat publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan di daerah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang mengandung makna kekuasaanDaerah dan wakil Kepala Daerah yaitu: 1) Tugas dan wewenang Kepala Daerah meliputi, memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, dan lain-lain. Keberadaan, tugas dan wewenang Kepala Otorita IKN telah diatur dalam aturan perundang. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk. ----- Meeting Notes (12/13/14 13:12) ----- akibat hukum: perubahan hak,kewajiban atau kewenangan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang penetapan suatu status tertentu. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Anda mungkin tidak asing dengan BPK yang merupakan sebuah lembaga dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah? Namun selain BPK-RI, ada juga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal.